Desa Kedung Dalem

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Kedung Dalem

Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

Bagikan Web ke Facebook

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	24
Kemarin	:	46
Total Pengunjung	:	42.095
Sistem Operasi	:	Unknown
IP Address	:	18.97.9.171
Browser	:	Unknown v.?

Desa	:	Kedung Dalem
Kecamatan	:	Mauk
Kabupaten	:	Tangerang
Provinsi	:	Banten
Kode Pos	:	15530
Alamat Kantor	:	Jl. KH. Musa Kp. Margasari RT 007/002 Ds. Kedung Dalem

085814880772

kedungdalem@gmail.com

Desa Kedung Dalem

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang
Prov. Banten

Desa Kedung Dalem

Peta Desa

Tahun Anggaran 2020

Anjungan

Info

Selamat datang di Website Resmi Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Berita Desa

Konten Populer

1.057 Kali
Profil Desa...

1.047 Kali
Mengenal Sistem Informasi Desa...

813 Kali
Sosialisasi PHBS dan Pencegahan Stunting untuk keluarga...

651 Kali
Smart Desa Digital Demi Kemajuan Desa...

630 Kali
Pembagian BLT DDS Desa Kedung Dalem Tahun Anggaran 2022...

Kategori

03 Oktober 2022 09:02:02

353 Kali

DESA KEDUNG DALEM

Kedung Dalem - Senin,26 September 2022

Sosialisasi dihadiri Ketua Forum PKH kabupaten Tangerang (Ahmad Satibi), Kasi Kesra Desa Kedung Dalem (Suhandi), Ketua Karang Taruna Desa Kedung Dalem (Oji Fahroji), Ketua RT Kp Margasari dll.

Ketua Forum Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tangerang Ahmad Satibi Alwi Sidiq mengajak warga desa tertib administrasi kependudukan. Tujuanya, agar warga desa terdata secara online sebagai warga negara Indonesia. Sebab, sekarang penerima bantuan sosial wajib ber-KTP elektronik.

“Yuk, warga desa peduli dengan diri dan keluarganya dengan taat terhadap administrasi kependudukan antara lain, bikin e-KTP dan surat KK yang sudah berbarcode,” kata Satibi, saat ditemui wartawan, di Kantor Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Senin (26/9).

Sehingga, dilanjutkannya, ketika terdapat pendataan calon penerima bantuan sosial (bansos) bersyarat seperti PKH, warga tidak terkendala dengan sistem di era digitalisasi pada saat ini.

Dengan begitu, menurutnya, warga tidak dapat menyalahkan ataupun ‘mengkambing hitamkan’ ketua rukun tetangga (RT), kepala desa (kades), dinas sosial (dinsos) dan lain-lain. Sebab pendataan program sosial membutuhkan nomor induk di surat KK.

“Imbauan kali ini, juga upaya kami membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mensosiasikan agar warga peduli dengan administrasi kependudukan. Baik yang meninggal dibuatkan kartu kuning. Yang sudah nikah, bikin surat KK baru. Sehingga administrasi kependudukan yang diharapkan Presiden adalah ‘one data’ bisa tercapai,” harapannya.

Ditambahkan Satibi, warga yang terdaftar sebagai penerima PKH pun, namun belum memiliki e-KTP, maka dana PKH tidak akan ada direkening mereka. “Ini kebijakan sejak zaman Menteri Sosial Bu Risma,”